Text

Dinamika Perjalanan Haji Era Demokrasi Terpimpin (1959- 1965)

---

Hasil penelitian ini menjawab setiap rumusan masalah. Pertama,
Kebijakan perjalanan haji pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia
merupakan upaya negara untuk mengambil alih secara penuh
penyelenggaraan ibadah haji dari sektor swasta demi melindungi jamaah,
menghemat devisa negara, menjaga stabilitas ideologi, serta memperkuat
peran politik dan simbolik negara melalui regulasi sentralistik seperti
Peraturan Presiden No. 3 Tahun 1960 dan pembentukan lembaga-lembaga
khusus, meskipun kebijakan ini juga menuai kritik sebagai bentuk hegemoni
negara atas urusan keagamaan. Kedua, Demokrasi Terpimpin, kondisi ekonomi
sulit, regulasi ketat, dan kontrol sentralistik negara. Ibadah haji lebih mudah
diakses oleh kalangan menengah ke atas atau yang memiliki koneksi politik,
masyarakat kelas bawah menghadapi hambatan ekonomi dan birokrasi,
sehingga menciptakan ketimpangan sosial dalam pelaksanaan ibadah yang
semestinya inklusif. Ketiga, penyelenggaraan ibadah haji mengalami
transformasi menjadi instrumen politik negara yang strategis, ditandai oleh
dominasi kontrol ideologis pemerintah, terbatasnya akses ekonomi bagi

kelompok berpenghasilan rendah, serta terbentuknya stratifikasi sosial-
keagamaan baru melalui simbolisasi gelar haji, yang kemudian dimanfaatkan

oleh negara sebagai sarana legitimasi kekuasaan dan penyebaran agenda
politik dalam kehidupan keagamaan masyarakat

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

SPI-2025-JUM d

Publisher

Makassar : FAH. Adab & Humaniora UIN ALauddin., 2025

Collation

xiv, 66 hal :Ilus :, 30 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

SPI-2025-JUM d

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Haji Era
Demokrasi Terpimpin
1959- 1965

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment