Hasil penelitian ini menjawab setiap rumusan masalah. Pertama, Kebijakan perjalanan haji pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia merupakan upaya negara untuk mengambil alih secara penuh penyelenggaraan ibadah haji dari sektor swasta demi melindungi jamaah, menghemat devisa negara, menjaga stabilitas ideologi, serta memperkuat peran politik dan simbolik negara melalui regulasi sentralist…